Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang bersumber dari Dana Desa pada dasarnya merupakan langkah strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Kehadiran KDMP diharapkan tidak hanya menjadi simbol kelembagaan ekonomi, tetapi juga motor penggerak inovasi desa dalam mengelola potensi lokal secara berkelanjutan.
Dana Desa yang dialokasikan untuk pembangunan dan penguatan KDMP sesungguhnya membuka peluang besar bagi desa untuk menciptakan sumber pendapatan baru. Melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, koperasi desa dapat menjadi wadah usaha produktif masyarakat, mulai dari sektor pertanian, UMKM, perdagangan, hingga jasa. Jika berjalan optimal, KDMP dapat mengurangi ketergantungan desa terhadap bantuan eksternal serta meningkatkan kesejahteraan warga secara merata.
Namun demikian, peluang besar tersebut juga dibarengi dengan risiko yang tidak kecil. Pengelolaan yang tidak matang, minimnya kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya pengawasan dapat menjadikan Dana Desa justru sebagai beban. Alih-alih menjadi pengungkit ekonomi, KDMP berpotensi stagnan bahkan gagal, sehingga dana yang telah digelontorkan tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam kondisi terburuk, desa dapat “tenggelam” dalam persoalan keuangan dan kepercayaan publik akibat pengelolaan yang tidak bertanggung jawab.
Oleh karena itu, keberhasilan KDMP sangat ditentukan oleh komitmen pemerintah desa dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan tata kelola yang baik. Inovasi program, pelibatan masyarakat, peningkatan kapasitas pengelola, serta pengawasan yang ketat harus menjadi prioritas. Tanpa itu semua, tujuan mulia memandirikan desa hanya akan menjadi wacana.
Pada akhirnya, Koperasi Desa Merah Putih adalah pisau bermata dua. Jika dikelola dengan baik, Dana Desa akan menjelma menjadi peluang pendapatan dan fondasi kemandirian desa. Sebaliknya, jika diabaikan dan dikelola secara asal-asalan, bukan tidak mungkin desa justru kehilangan arah dan masa depannya.(*)
