“Kami menyadari adanya keterbatasan anggaran. Sehingga kami akhirnya hanya mengusulkan penambahan Rp1,5 triliun dan total anggaran menjadi Rp4,9 triliun. Yang mudah-mudahan bisa disetujui oleh semua pihak pada nanti pembahasan akhir akan ditetapkan menjadi anggaran yang akan kita bawa untuk kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” katanya.
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mengaku optimistis pada fase tahun keempat ini semua agenda prioritas program dan kegiatan kementerian bisa berjalan dengan baik walaupun dengan anggaran yang sangat terbatas.
“Karena itu _refocusing_, realokasi, bahkan pergeseran kita lakukan dalam semangat untuk mendukung kesuksesan dari target RPJMN yang beririsan langsung dengan Kemenparekraf/Baparekraf RI,” katanya.
Dalam rapat kerja tersebut, para perwakilan fraksi juga memberikan catatan agar pariwisata dan ekonomi kreatif ini semakin mengedepankan pada dua isu utama yaitu pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Serta mendorong peningkatan kapasitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
Sementara Pimpinan Rapat, Abdul Fikri Faqih, menyatakan Komisi X DPR RI menekankan Kemenparekraf/Baparekraf bahwa pembahasan lebih rinci akan dibahas setelah terbitnya nota keuangan RAPBN 2024.
