Ketua APDESI Cibungbulang Meradang di Musrenbang, Soroti Usulan Pra-Musrenbang Tak Sesuai Kesepakatan
KAB.BOGOR, CIBUNGBULANG – Suasana Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, sempat memanas. Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Cibungbulang meluapkan kekesalannya dalam sesi tanya jawab, lantaran sejumlah usulan yang telah disepakati dalam pra-Musrenbang dinilai tidak sesuai dengan hasil akhir yang dipaparkan dalam forum resmi tersebut.
Kekesalan itu disampaikan secara terbuka di hadapan peserta Musrenbang, mulai dari unsur kecamatan, perwakilan desa, hingga instansi terkait. Ketua APDESI menilai, proses pra-Musrenbang yang seharusnya menjadi dasar perencanaan justru terkesan diabaikan.(03/02)
“Kalau hasilnya tidak sesuai dengan kesepakatan pra-Musrenbang, lalu untuk apa kami bersusah payah bermusyawarah dari awal? Jangan sampai Musrenbang ini hanya jadi kegiatan seremonial saja,” tegasnya dengan nada kecewa.
Menurutnya, pra-Musrenbang merupakan forum penting yang menampung aspirasi riil dari desa-desa, sehingga seharusnya menjadi rujukan utama dalam penyusunan program pembangunan di tingkat kecamatan. Ketidaksesuaian antara usulan awal dan hasil akhir dinilai dapat mencederai semangat partisipatif yang selama ini dibangun.
Ia juga meminta agar ke depan proses Musrenbang benar-benar dijalankan secara transparan dan konsisten, sehingga aspirasi desa tidak hanya dicatat, tetapi juga diperjuangkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Desa berharap ada keberpihakan nyata. Musrenbang bukan sekadar formalitas, tapi wadah memperjuangkan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, pihak kecamatan belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang disampaikan Ketua APDESI tersebut. Namun Musrenbang tetap dilanjutkan hingga selesai sesuai agenda yang telah ditetapkan.
Kegiatan Musrenbang Kecamatan Cibungbulang sendiri merupakan bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang bertujuan menjaring dan menyelaraskan usulan pembangunan dari tingkat desa ke level yang lebih tinggi.(Mar)
