HIMA PPI STAI Al Aulia Siap Gelar Aksi Lanjutan, Soroti Dugaan Minim Transparansi Dana ZIS Baznas Bogor
KABUPATEN BOGOR – Aksi unjuk rasa yang digelar Himpunan Mahasiswa Program Studi Pemikiran Politik Islam (HIMA PPI) STAI Al Aulia pada Senin sore lalu tampaknya belum membuahkan hasil. Hingga kini, tak satu pun pernyataan resmi dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bogor, memicu rencana aksi lanjutan dengan tuntutan yang lebih keras.
HIMA PPI menilai sikap diam Baznas sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi publik, khususnya terkait pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang bersumber dari dana umat. Mahasiswa mencurigai adanya persoalan serius dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana tersebut.(03/02)
“Dana ZIS bukan dana privat. Ini uang umat yang wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka. Ketika ditanya lalu tidak dijawab, wajar jika publik curiga,” tegas salah satu koordinator aksi.
Sorotan utama mahasiswa tertuju pada mekanisme penghimpunan dana zakat dari pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pegawai yang telah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut HIMA PPI, terdapat dugaan pemotongan atau penarikan dana zakat yang dilakukan tanpa penjelasan rinci, termasuk dasar hukum, persetujuan individu, serta skema penyalurannya.
Mahasiswa juga mempertanyakan sejauh mana laporan penggunaan dana ZIS tersebut dapat diakses publik. Hingga saat ini, HIMA PPI mengaku belum menemukan laporan rinci yang mudah diakses masyarakat luas terkait penerima manfaat, besaran penyaluran, serta indikator keberhasilan program Baznas Kabupaten Bogor.
“Kami tidak menuduh, tapi kami menuntut dibukanya data. Jika pengelolaan benar dan sesuai aturan, seharusnya tidak ada yang ditutup-tutupi,” lanjutnya.
Aksi lanjutan disebut akan difokuskan pada desakan audit terbuka, pelibatan lembaga independen, serta pemanggilan pihak Baznas oleh otoritas terkait. HIMA PPI menegaskan bahwa gerakan ini murni sebagai kontrol sosial dan bukan bermuatan politis.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada Baznas Kabupaten Bogor belum membuahkan hasil. Tidak adanya respons dinilai memperkuat desakan publik agar pengelolaan dana umat benar-benar dilakukan secara amanah, transparan, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik.(Mar)
