DPRD Ingatkan Masyarakat Aktif Awasi Program, SPPG Wajib Ikuti Prototipe Menu Pusat
KAB.BOGOR — Masyarakat memiliki hak untuk melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program pemerintah di daerah. Laporan tersebut dapat disampaikan kepada pimpinan daerah, pimpinan kecamatan, hingga pemerintah desa, terutama yang berkaitan dengan kemitraan serta optimalisasi pemanfaatan komoditas lokal.
Hal tersebut disampaikan sebagai bentuk pengawasan publik agar setiap program berjalan sesuai aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk memastikan transparansi serta mencegah potensi penyimpangan di lapangan.(28/01)
Menanggapi isu penyaluran makanan ringan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Anggota DPRD Kabupaten Bogor Komisi IV dari Fraksi Golkar, Ridwan Muhibi, menegaskan bahwa Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) telah memiliki menu prototipe yang ditetapkan langsung oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, SPPG tidak diperkenankan untuk membuat atau menjalankan menu di luar ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalkan risiko, baik dari sisi kesehatan penerima manfaat maupun keberlangsungan program itu sendiri.
“Setiap menu sudah ditentukan sesuai prototipe. Jadi kecil kemungkinan SPPG keluar dari ketentuan. Kalau pun ada keraguan, silakan ditanyakan langsung ke pihak SPPG, karena mereka tentu tidak ingin mengorbankan program atau institusinya sendiri,” ujar Ridwan.
Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Ridwan menekankan pentingnya klarifikasi langsung kepada pihak terkait agar persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara objektif dan konstruktif.
Dengan adanya pengawasan dari masyarakat serta kepatuhan pelaksana terhadap aturan, diharapkan Program MBG dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas gizi.(Mar)
