DPRD Absen, Musrenbang RKPD Kabupaten Bogor di Leuwiliang Tuai Sorotan
KAB.BOGOR, LEUWILIANG – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor yang digelar di Kecamatan Leuwiliang menuai sorotan. Pasalnya, kegiatan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah tersebut tidak dihadiri oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor.
Dalam kegiatan yang berlangsung di aula kecamatan itu, unsur pemerintah daerah yang hadir di antaranya Staf Ahli Bupati, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Leuwiliang. Sementara kursi perwakilan legislatif terlihat kosong.(05/02)
Sejumlah peserta Musrenbang menyayangkan ketidakhadiran anggota DPRD, mengingat forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan rencana pembangunan antara eksekutif dan legislatif.
“Musrenbang ini sangat penting karena di sinilah usulan masyarakat dibahas. Kehadiran dewan seharusnya menjadi jembatan agar aspirasi warga bisa benar-benar diperjuangkan di tingkat kabupaten,” ujar salah satu peserta yang enggan disebutkan namanya.
Pihak kecamatan menyampaikan bahwa undangan telah disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk anggota DPRD dari daerah pemilihan setempat. Namun hingga kegiatan berlangsung, tidak ada perwakilan legislatif yang hadir secara langsung.
Meski demikian, Musrenbang tetap berjalan dengan agenda pemaparan prioritas pembangunan wilayah, usulan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Mewakili Bupati, Staf Ahli Bupati dalam sambutannya menegaskan bahwa seluruh usulan yang disampaikan masyarakat akan dihimpun dan dibawa ke tahapan perencanaan berikutnya di tingkat kabupaten.
“Setiap aspirasi yang muncul dalam Musrenbang kecamatan menjadi bahan penting dalam penyusunan RKPD. Pemerintah daerah berkomitmen menampung dan memverifikasi usulan sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran,” ujarnya.
Kendati forum tetap terlaksana, absennya anggota DPRD dinilai menjadi catatan tersendiri bagi proses sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya di wilayah Bogor Barat.(Mar)
