“Ini kita minta kepada partai dan capres untuk membuka ini (pemasukan dan pengeluaran dana kampanye). Kita perlu tahu ini. KPU juga diharapkan mau memaksa peserta pemilu dan pilpres untuk kemudian membuka sumber penghasilan dan pengeluaran. Bagaimana mahasiswa bisa lihat siapa yang nyumbang kalau tiba-tiba nama anda dicatut? Anda boleh protes, padahal tidak nyumbang,” papar alumnus Universitas Indonesia itu.
Selain itu, di masa kampanye ini diharapkan masyarakat juga mau memaksa partai politik peserta pemilu dan calon anggota legislatif (caleg) membuka rekam jejak dirinya. “Saya sendiri ke temen-temen KPU (berharap) membuka data-data seperti ini. Misalnya yang bersangkutan (caleg) pernah punya hukuman, ini 3-5 tahun lalu pernah melakukan kekerasan seksual. La ini para perempuan setuju ada caleg spt itu? Ada yg melakukan KDRT setuju juga?” kata dia.
“Makanya harus kritis terhadap caleg. Misal ada lagi yang pernah korupsi. Itu yang dibuka didepan publik, jadi jangan sampai hal-hal tersebut tertutup, ini yang paling penting teman-teman awasi,” imbuh Bagja kepada audiens yang merupakan mahasiswa UAI.(*)
